Tura Turu.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi sebagai respons terhadap potensi dampak perang tarif global terhadap dunia usaha nasional.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers di Washington DC yang dipantau secara daring, Jumat (18/4).

Menurut Airlangga, paket kebijakan ekonomi ini saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif antar instansi terkait.

“Paket (kebijakan) ekonomi ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabenan, kemudian juga terkait dengan pengaturan kuota (perdagangan) dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa koordinasi dengan lembaga keuangan nasional juga telah dilakukan, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, khususnya terkait dengan payment (sistem pembayaran) yang diminta oleh pihak Amerika," katanya.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong Amerika Serikat untuk memperdalam hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar kerja sama dengan AS diperluas di bidang perdagangan, investasi, energi, mineral penting, sektor keuangan, pertahanan, dan pendidikan.

Terkait ketimpangan tarif yang saat ini dirasakan oleh pelaku usaha Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pesaing, khususnya di kawasan ASEAN, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia meminta agar kebijakan tarif dibuat lebih adil.

“Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara-negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi," pungkasnya.