PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dari Analytics Indonesia, Denny Syah Putra, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa masuk wilayah administrasi Aceh sebagai langkah yang tepat dan bermakna strategis, baik secara politik maupun tata kelola pemerintahan. Sebelumnya, keempat pulau itu sempat menjadi sumber ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

"Prabowo sudah memutuskan bahwa empat pulau tersebut tetap masuk ke dalam wilayah Aceh, itu sangat baik. Meski harus viral dulu, tapi yang namanya tingkat nasional, pasti tidak semua informasi diketahui secara transparan," kata Denny saat dihubungi pada Senin (17/6/2025).

Denny menilai, konflik ini memperlihatkan lemahnya sistem pendataan dan koordinasi antardaerah yang seharusnya menjadi prioritas pembenahan pemerintah pusat. Menurutnya, dasar hukum dan administrasi batas wilayah harus disusun secara objektif dan terbuka.

"Pemerintah pusat wajib memastikan bahwa proses pengetahuan batas administrasinya dilakukan secara objektif berdasarkan data geospasial, serta dokumen historis," ujarnya.

Diplomasi antardaerah

Ia juga menyoroti pentingnya diplomasi antardaerah untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik lanjutan. Dalam kasus ini, Denny melihat ada dimensi politik yang tak bisa dihindari, terutama soal konsekuensi ekonomi dari pengalihan wilayah.

"Kalau empat pulau itu masuk Sumut, misalnya, maka ada konsekuensi PAD yang dihasilkan. Itu kan menambah approval rating pastinya," kata Denny.

Denny menilai keputusan Prabowo juga merupakan bentuk respons terhadap tekanan publik yang berkembang melalui media sosial dan pemberitaan.

“Bagus kalau ternyata masyarakat maupun media itu membantu dalam menyoroti aktivitas pemerintahan. Hasilnya memperbaiki kesalahpahaman atau motif politik yang merugikan,” ujarnya.

Proses penetapan batasan administrasi tersebut beririsan dengan aspek politis karena ada Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sekaligus menantu Presiden RI periode 2014-2024, Joko Widodo, di dalamnya. Spekulasi berkembang mengenai apakah keputusan Prabowo itu menunjukkan perbedaan sikap dengan Jokowi.

Mengenai hal ini, Denny menilai, Prabowo dan Jokowi secara politik tidak gabung, tetapi memiliki kepentingannya masing-masing.

"Karena masing-masing punya kepentingannya, maka ada batasan di situ. Apakah mungkin bekerja sama pada satu momentum yang lain, misalnya kita bicara di luar empat pulau ini? Sangat memungkinkan. Selama kepentingan dari masing-masing tokoh politik tersebut bisa tercapai. Soal ditinggalkan atau enggak, namanya politik sangat dinamis," katanya.

Namun demikian, dalam konteks penetapan wilayah administratif ini, Denny menilai ada situasi tertentu yang bisa menentukan approval rating.

"Misalnya, klan Jokowi punya kepentingan untuk menaikkan approval rating atau elektoral dengan masuknya empat wilayah tersebut ke wilayah Sumut, sehingga laporan PAD-nya bisa bertambah secara signifikan. Kemudian secara approval rating juga Pak Prabowo harus menegaskan bahwa ke-4 pulau itu tetap masuk ke wilayah Aceh karena banyaknya penolakan dari masyarakat," katanya.

Dalam konteks ini, Denny juga menekankan pengetahuan Jokowi mengenai sengketa wilayah Aceh dan Sumatra Utara ini. "Apakah proses pemindahan empat pulau ini ke wilayah Sumut itu diketahui oleh Pak Jokowi atau tidak? Karena bisa jadi itu tidak selalu diketahui," katanya.***