Tura Turu News, JAKARTA - Menteri dalam negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tanggal 17 Februari 2025 yang berhubungan dengan kemulusan peredaran. mudik Lebaran 2025 .
"Mendorong serta menjamin keberlangsungan pergerakan lalu lintas selama periode pulang kampung Lebaran, terutamanya di wilayah asal, jalur transit, dan destinasi pulang kampung Lebaran 2025," demikian disampaikan oleh Mendagri seperti yang termaktub dalam Surat Edaran itu sesuai kutipan dari Antara, Senin (3/3/2025).
Selanjutnya, Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ yang dikirim ke seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia menginstruksikan pemerintah daerah untuk bersiap mendukung kelancaran pergerakan arus mudik Idulfitri pada tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Jakarta Mendukung Kebijakan WFH bagi Keberlangsungan Mudik Lebaran Tahun 2025
Pada surat edaran itu, Menteri Dalam Negeri menyarankan pemerintah daerah bekerja sama dengan forkopimda serta semua stakeholder yang relevan dalam mengenali potensi ancaman dan masalah.
Ini mencakup titik-titik rentan bencana yang unik untuk setiap area berdasarkan ciri khas dari daerah tersebut.
: Hadiah Prabowo bagi Para Pemudik Idulfitri 2025: Potongan Harga pada Tiket Udara sampai Biaya Jalan Bebas Toll
Sebaliknya, pemerintah daerah diharapkan bekerja sama dengan Forkopimda dan stakeholder yang relevan dalam mendirikan posko Lebaran pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan persiapan siaga serta menerapkan kolaborasi, dukungan, pengawasan, dan pemantaun implementasi mulai dari tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025.
Seperti dijabarkan dalam kebijakan itu, pemerintah daerah diminta untuk menguatkan sistem perubahan dengan menekankan aspek-aspek seperti kemampuan, keselamatan, serta kenyamanan para pengguna jasa transportasi. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kendaraan bis inter-kota demi memastikan bahwa armada yang digunakan sesuai dengan standar keselamatan, layak secara teknis, dan tidak melampaui batasan muatan maksimal.
: Terdapat Potongan Harga 20%, Ini adalah Tarif Tol Trans Jawa untuk Liburan Lebaran Tahun 2025
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan untuk menyiapkan sarana penunjang serta fasilitas publik, termasuk mengatasi kerusakan jalan dengan melakukan renovasi dan pemeliharaan sebagaimana mestinya.
Ini mencakup jalan provinsi, kabupaten, dan kota yang berfungsi sebagai rute mudik Lebaran, serta meningkatkan proses pengadaan barang/jasa untuk perawatan dan pemeliharaan jalan di daerah.
Mentri Dalam Negeri mengharapkan agar Pemerintah Daerah turut berperan dalam menjamin keamanan dan keteraturan masyarakat demi kelancaran arus balik lebaran.
"Menyiapkan berbagai tindakan untuk mencegah dampak bencana seperti peristiwa cuaca ekstrem, erupsi gunung api, serta kebakaran yang bisa menghambat proses arus mudik selama hari raya Idul Fitri," katanya.
Selain itu, pemda diminta agar memperbaiki fasilitas publik untuk para pemudik, salah satunya dengan mengoptimalkan penyampaian informasi lewat sarana yang ada. call center di wilayah yang menyediakan data tentang lalu lintas, kondisi cuaca, serta insiden darurat.
Kedua, meningkatkan kerjasama antara rumah sakit, puskesmas, serta lembaga kesehatan lainnya guna menjamin persiapan layanan medis di area yang diperlukan bagi para pemudik.
Ketiga, Mendirikan posko satuan tugas di wilayah berisiko tinggi kecelakaan guna memperkuat pemantauan dan merespons lebih cepat setiap insiden lalu lintas. Kerjasama bisa dibangun bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, serta TNI untuk mencapai hal tersebut.
Bisa juga merencanakan ulang aliran lalu lintas apabila diperlukan untuk mencegah kemacetan dan meningkatkan kelancaran pergerakan kendaraan.
"Laporan tentang persiapan pemerintah daerah yang telah dilakukan untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025 disampaikan bertingkat ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Pemberdayaan Daerah," seperti tertulis dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 400.6.1/749/SJ.